You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Lurah Diminta Perketat Pengawasan Bangunan Ilegal
photo Suparni - Beritajakarta.id

Lurah di Pulau Seribu Diminta Aktif Awasi Bangunan

Bupati Kepulauan Seribu, Budi Utomo menginstrusikan para lurah di wilayahnya agar aktif memantau dan memperketat pengawasan bangunan liar di lapangan. Sehingga kasus berdirinya home stay tanpa izin di Pulau Kelapa yang terjadi beberapa waktu lalu tidak kembali terulang.

Selaku estate manager, harusnya lurah yang tahu lebih dulu dan berikan peringatan jika ada kesalahan dalam pembanguna

"Selaku estate manager, harusnya lurah yang tahu lebih dulu dan berikan peringatan jika ada kesalahan dalam pembangunan. Tidak perlu menunggu Pemkab yang menegur dan turun ke lapangan," katanya, Selasa (31/5).

Menurut Budi, terungkapnya home stay yang berdiri tanpa mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Kelapa merupkan bukti jika para lurah jarang turun ke lapangan. Lemahnya pengawasan yang ditunjukan para lurah akan menjadi cacatan dan bahan evaluasi kinerja mereka per enam bulan.

Pembuatan Tambat Labuh Dermaga Pulau Tidung Dihentikan

"Saya akan tegur lurah, karena bulan Juli nanti akan ada evaluasi dengan poin-poin. Lurah mana saja yang bagus kinerjanya dan kurang baik semua akan ada dalam rapat kinerja nanti," tegasnya.

Ia berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi dan bangunan home stay yang sudah disetop dari aktivitas pembangunan terus diawasi. Apabla pemiliknya tidak bisa melengkapi perizinan, bangunan tersebut harus segera dibongkar.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11738 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1355 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1312 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1292 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye1001 personBudhi Firmansyah Surapati